Hal itu diungkapkan Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Agung Budhi Maryoto, Kamis (21/6/2012), di Mapolda Metro Jaya usai gelar pasukan Operasi Mantap Praja 2012. "Untuk TPS yang berkategori rawan, sekarang datanya dihimpun Kapolres paling tidak ada satu anggota Polri yang melekat di TPS," ucap Agung.
TPS dinilai menjadi tempat yang rawan akan konflik karena peluang kecurangan kerap terjadi di tingkat itu. Oleh karena itu, polisi juga menyertakan pengamanan yang melekat di TPS-TPS itu. Selain itu, polisi juga menyiapkan mobil atau sepeda motor patroli. "Sehingga kalau ada gangguan, bisa langsung membantu anggota KPPS," tutur Agung.
Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdhansyah, mengatakan, pihaknya siap memantau setiap proses pelaksanaan Pilkada DKI yang dimulai tanggal 24 Juni 2012-11 Juli 2012 tersebut. Jika terjadi kerusuhan di TPS, panwas menyoroti perlunya tindakan untuk menyelamatkan kotak suara dan surat suara.
"Kalau ada huru-hara dan tidak mengancam kotak suara di TPS, maka akan tetap. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, kotak suara harus segera diamankan. Berita acara juga harus segera dibuat sebelum kotak suara dipindahkan didampingi saksi-saksi setiap calon," kata Ramdhansyah.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menetapkan jumlah pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 6.983.692 orang. Seluruh pemilih itu disebar di 15.059 TPS yang tersebar di enam wilayah di Jakarta. Untuk Pilkada DKI tahun ini, polisi menggelar operasi Mantap Praja 2012. Di dalam operasi itu, pasukan pengamanan gabungan yang disiagakan mencapai 40.356 personel. Jumlah itu terdiri dari 3.303 personel Polda Metro Jaya, 5.899 personel Polres, 700 personel TNI, 10 personel Mabes Polri, dan 30.444 personel pengamanan di bawah Pemprov DKI Jakarta.
Sumber: http://pilkada.kompas.com/berita/read/2012/06/21/13094888/Jelang.Pilkada.DKI.Polisi.Data.TPSTPS.Rawan.Konflik
http://www.hidayatdidik.net
Tidak ada komentar:
Posting Komentar